Jerman Ingin Promosikan 'Kebijakan Luar Negeri Feminis'

Pemerintah Jerman pada Rabu (01/03) merilis sebuah pedoman baru yang mengarahkan agar kebijakan diplomatik dan pembangunan lebih banyak berinvestasi pada kesetaraan gender.

Di bawah pedoman baru yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Pembangunan Svenja Schulze itu, Jerman akan melobi untuk memprioritaskan kepentingan perempuan di seluruh dunia.

Schulze secara pribadi memuji manfaat dari mempromosikan pedoman baru yang dijuluki sebagai "kebijakan luar negeri feminis” itu. Menurutnya, masyarakat yang lebih setara akan menderita lebih sedikit kelaparan dan kemiskinan, serta lebih stabil.

Investasi miliaran euro untuk kesetaraan gender

Menurut pedoman baru setebal 88 halaman tersebut, pemerintah Jerman berencana menginvestasikan sekitar 12 miliar euro (sekitar Rp195 triliun) dana pembangunan Jerman untuk proyek-proyek yang berfokus pada masalah kesetaraan gender.

Pedoman baru itu juga memuat tentang pembuatan sebuah peran baru yaitu "duta besar kebijakan luar negeri feminis.”

"Kami akan bekerja keras memberikan pelayanan luar negeri kami dengan lebih banyak wajah perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam peran-peran senior,” kata Baerbock dalam pengantar pedoman. Baerbock adalah menteri luar negeri perempuan pertama dari Jerman.

"Kami juga akan mengalokasikan sumber daya keuangan kami secara lebih sistematis dalam pelayanan kebijakan luar negeri feminis,” tambah politisi dari Partai Hijau itu.

Pastikan peran perempuan dalam proses perdamaian

Menurut Kementerian Pembangunan Jerman, setidaknya 8% dari dana pembangunan Jerman akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan utama mereka, sementara 85% harus menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan sekunder mereka.

Pemerintah Jerman juga akan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian, bahwa pelibatan perempuan dalam kesepakatan semacam itu telah terbukti meningkatkan peluang perdamaian yang lebih langgeng.

Pedoman baru itu juga menyoroti dukungan Jerman kepada Uni Afrika dalam membangun jaringan mediator perempuan, sebagai bagian dari keanggotaan Jerman dalam sebuah komisi yang bertugas mengawasi Dana Pembangunan Perdamaian PBB dan prakarsa lainnya.

Selain itu, Jerman juga akan berupaya memastikan kebijakan luar negeri Eropa agar lebih berfokus pada masalah perempuan.

gtp/ha (dpa, Reuters)