Jerman Kritik Lambatnya Perubahan Reformasi Migran Uni Eropa

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada hari Minggu (25/09) menyerukan reformasi kebijakan migrasi Uni Eropa, yang telah diselesaikan pada musim panas, agar diterapkan dengan cepat.

Baerbock menulis di platform medsos X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa perubahan yang telah lama ditunggu-tunggu pada Sistem Suaka Umum Eropa (Common European Asylum System) di Uni Eropa (UE) pada akhirnya akan dapat lebih mengatur migrasi yang masuk ke blok tersebut.

Namun ia mengaku tidak begitu menyambut baik fakta bahwa badan eksekutif UE (Komisi Eropa) kini ingin mengamandemen atau menambahkan peraturan krisis ke dalam pakta tersebut.

Berlin tidak mendukung rencana regulasi krisis

Jika diadopsi, amandemen ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas jika Eropa menghadapi lonjakan besar kedatangan migran dan pengungsi, seperti saat puncak krisis migrasi tahun 2015.

Baerbock memperingatkan, peraturan krisis ini akan menciptakan insentif bagi negara-negara UE lainnya untuk meneruskan pengungsi masuk ke Jerman tanpa terlebih dahulu harus meregistrasi mereka.

Menlu Jerman itu mengatakan, langkah ini dapat menambah tekanan pada sumber daya sektor publik Jerman di tingkat lokal.

"Alih-alih prosedur yang tertib, keleluasaan yang diberikan oleh proposal peraturan krisis saat ini… akan kembali secara de facto menciptakan insentif untuk meneruskan (kedatangan) sejumlah besar pengungsi yang tidak terdaftar ke Jerman," tulis Baerbock di X.

Dia mengatakan pemerintah Jerman tidak dapat mendukung peraturan tersebut.

Jerman, Perancis terima sebagian besar permintaan suaka

Reformasi peraturan suaka ini bertujuan menetapkan prosedur yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem, termasuk mempercepat penilaian terhadap permohonan suaka yang tidak berdasar, atau tidak dapat diterima di perbatasan luar UE.

Banyak migran dan pengungsi tiba di negara-negara Eropa bagian selatan setelah melintasi Mediterania. Tujuan utama mereka sering kali adalah Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya yang lebih makmur di wilayah utara.

Berdasarkan peraturan suaka Uni Eropa, permohonan suaka para migran harus diproses di negara tempat mereka pertama kali tiba. 

Setelah lebih dari satu dekade terjadi peningkatan migrasi tidak teratur dan terkendali ke Eropa, peraturan yang disebut Sistem Suaka Umum Eropa diselesaikan pada 2011 untuk menciptakan kebijakan suaka yang adil dan efisien di seluruh UE.

Migrasi tidak teratur semakin meningkat pada 2015 saat lebih dari satu juta migran, yang melarikan diri dari perang di Suriah dan Irak, mendarat di pantai-pantai Eropa dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Roma kecam dukungan Berlin untuk kapal penyelamat migran

Sementara itu, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, pada hari Minggu mengkritik dukungan pemerintah Jerman terhadap organisasi nirlaba yang selama ini membantu menyelamatkan kapal yang ditumpangi migran di Laut Mediterania.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar La Stampa, Crosetto berbicara tentang perilaku yang "sangat serius". "Berlin... sedang membuat negara yang secara teoritis 'bersahabat' ini berada dalam masalah," katanya.

Crosetto adalah politisi dari partai pemerintahan ultra-kanan yakni Fratelli d'Italia, partai yang sama dengan partai Perdana Menteri Giorgia Meloni. Partai mitra koalisinya yang lebih kecil, The League, juga mengkritik Jerman atas masalah ini.

Masalah migrasi dan bantuan organisasi swasta Jerman di Mediterania telah lama menjadi sumber ketegangan antara Roma dan Berlin, bahkan di bawah pemerintahan Italia sebelumnya.

Media Jerman melaporkan, dua organisasi bantuan pengungsi akan segera menerima bantuan pemerintah di Berlin masing-masing senilai beberapa ratus ribu euro. Langkah ini telah disetujui oleh parlemen Jerman. Namun Roma menganggap tindakan Jerman ini sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negerinya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Meloni berjanji untuk mengurangi jumlah migran yang tiba dengan perahu di Italia. Lebih dari 130.000 kedatangan migran telah terdaftar sejak awal tahun 2023. Jumlah ini dua kali lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Setelah 8.500 orang tiba di pulau kecil Lampedusa hanya dalam tiga hari pada awal bulan ini, Meloni meminta Uni Eropa berbuat lebih banyak untuk membantu meringankan tekanan tersebut.

ae/as (AFP, dpa)