Istana: Jokowi ke Natuna, Bukti Negara Hadir di Perbatasan
8 Januari 2020
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau hari ini. Istana mengatakan bahwa ini bukan kali pertama Jokowi ke Natuna.
"Kebetulan 2 kunjungan saya mendampingi. Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden, dalam persoalan Natuna ini memberikan atensi serius," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (08/01).
Jokowi hari ini bertemu dengan nelayan serta membagikan sertifikat tanah di Natuna. Kunjungan ini di tengah kapal-kapal Cina yang wira-wiri di wilayah perbatasan.
"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar-menawar dan itu adalah hal prinsip," ujar Pramono.
Selain itu, Pramono menyebut kunjungan Jokowi ke Natuna sebagai simbol hadirnya negara di wilayah perbatasan NKRI. Pramono meyakini masyarakat Indonesia mendukung sikap Jokowi.
"Bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Pramono.
Kunjungan Jokowi ke Natuna ini terjadi di tengah polemik usai China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pun telah mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim Cina sebagai wilayah teritorial mereka. Retno menegaskan kapal Cina telah melakukan pelanggaran di ZEE RI.
Indonesia kirim nelayan ke Natuna, bagaimana reaksi Cina?
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengerahkan ratusan nelayan di Natuna, kawasan yang selama ini diklaim oleh Cina. Merespons sikap Jokowi yang tanpa kompromi, Cina memberikan tanggapan.
Tanggapan Cina disampaikan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, dirilis di situs Kementerian Luar Negeri China, Selasa (07/01).
"Seperti yang saya bilang, soal perkembangan maritim baru-baru ini, Cina dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. Cina dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif," kata Geng Shuang, dilansir situs Kemlu Cina.
Langkah pemerintah Indonesia untuk mengerahkan kapal nelayan beserta penjaganya ditanggapi Geng dengan penjelasan soal hubungan baik RRC-RI. Geng menyatakan persahabatan dan kerja sama adalah arus utama hubungan Cina-Indonesia, sedangkan perbedaan antara RRC-RI semata-mata merupakan satu cabang saja.
"Sebagai negara-negara pantai Asia Tenggara dan negara besar di kawasan, Cina dan Indonesia mengemban tugas penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional," kata Geng.
Baca juga: Istana: Jokowi Tegas, Tak Ada Kompromi soal Natuna
Pada 13 April nanti, hubungan diplomatik Cina dan Indonesia akan berumur 70 tahun. Cina menganggap hubungannya dengan Indonesia sebagai hubungan strategis dan jangka panjang. Menko Polhukam Mahfud MD juga telah menjelaskan soal perintah Jokowi, yakni mengirimkan nelayan dengan kawalan keamanan untuk melaut di Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah hak berdaulat Indonesia. Sementara sudah ada 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa yang akan ke Natuna.
"Intinya kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden sudah lama ini. Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin. Yang kedua, kegiatan laut, nelayan," ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (06/01).
Perkuat Kapal TNI AL
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai usulan Partai Demokrat (PD) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu untuk menguatkan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum diperlukan. Menurut Dasco, yang diperlukan untuk keamanan laut adalah memperkuat armada laut.
"Sementara memang kalau saya lihat perkuatan di TNI AL perlu," kata Dasco di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (08/01).
Dasco mengatakan penguatan keamanan laut dapat dilakukan dengan memperkuat senjata di kapal-kapal milik TNI AL. Selain itu, koordinasi TNI AL, Bakamla, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun perlu ditingkatkan.
"Jadi perkuatan-perkuatan persenjataan kapal kemudian persenjataan di kapal itu diperlukan dan juga mungkin koordinasi antara Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP. Saya pikir itu yang perlu ditingkatkan," ujar Dasco.
Sebelumnya, PD mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menguatkan peran Bakamla. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menilai penguatan Bakamla tidak perlu Perppu.
"Kalau Demokrat mengusulkan Perppu, nggak usah pakai Perppu, semua aturannya sudah ada. DPR saja yang berikan kekuatan yang kuat kepada (TNI) Angkatan Laut (AL). Sudah itu, Bakamla akan lakukan," ujar Ngabalin kepada wartawan, Selasa (07/01). (Ed: rap/gtp)
Baca juga: Pengamat: Klaim ZEE Indonesia di Natuna Utara Jangan Sekadar di Peta Saja
Baca selengkapnya di: Detik News
Jokowi ke Natuna, Istana: Kedaulatan RI Tak Boleh Ditawar-tawar
Jokowi Kerahkan Nelayan di Natuna, Begini Reaksi China
Ketimbang Perppu Keamanan Laut, Pimpinan DPR Ingin Kapal TNI AL Diperkuat