Krisis Politik Lumpuhkan Palestina Jelang Aneksasi Israel 

Panggung sudah disiapkan untuk menyambut lautan massa di Ramallah, Tepi Barat Yordan, awal Juni lalu. Pengeras suara disebar di berbagai sudut, bendera dikibarkan dan pegawai negeri diliburkan. Namun aksi yang digalang Otoritas Nasional Palestina (PNA) untuk memrotes rencana aneksasi Israel itu hanya disambangi 200 orang. 

Rabu (1/7), Israel akan memutuskan kelanjutan rencana menduduki Tepi Barat Yordan sebagai bagian dari peta jalan damai yang diusulkan secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  

Namun di tengah tekanan tersebut, pemerintah Palestina kesulitan memobilisasi warga agar turun ke jalan. 

“Mereka kelelahan,” kata analis Palestina, Nour Odeh, kepada kantor berita AFP. “Kelelahan dari hal biasa, yakni berdiri di Ramallah dan menunggu kamera mereka menampilkan betapa marahnya kami,” imbuhnya. Aksi protes kian terasa seperti “berbicara dengan diri sendiri, lalu apa?” 

Demonstrasi yang digelar di kota Jericho, Senin (22/6) pekan lalu, terlihat lebih ramai. Ribuan orang dibawa dengan bus yang diorganisir Otoritas Palestina dan Fatah. Mereka membawa bendera dan meneriakkan yel-yel “Palestina tidak untuk dijual.” Sebagian peserta dikabarkan sudah bubar sebelum pidato dimulai. 

Odeh meyakini lesunya aksi protes didorong oleh rasa frustasi terhadap pemimpin Palestina yang “mejanjikan damai melalui negosiasi, tapi gagal.” 

"Jurang” melebar antara pejabat dan warga Palestina 

Israel menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari 1967. Namun sesuai perjanjian Oslo 1993, kawasan di persimpangan tiga negara itu seharusnya menjadi wilayah negara Palestina di masa depan. Namun tiga dekade berselang, warga kian meragukan kemampuan PNA dan Fatah untuk menegosiasikan perjanjian damai dengan Israel. 

“PNA sedemikian lemah, lembaga ini tidak punya kuasa,” kata seorang petani di Lembah Yordan, sabuk hijau di sepanjang perbatasan Yordania yang kelak akan dikuasai Israel, menurut rencana damai Trump. 

Bagi Ghassan Khatib, akademisi dan bekas pejabat PNA, keengganan warga Palestina mengikuti aksi protes yang digalang pemerintah menunjukkan “jurang” yang melebar antara masyarakat dan negara. 

Dia menilai “ketiadaan pemilihan umum” yang terakhir kali digelar pada 2006 silam, memutus hubungan antara politisi yang kian menua dan populasi yang berusia muda. Jajak pendapat yang digelar Jerusalem Media and Communications Centre  (JMCC) dan Yayasan Friedrich-Ebert dari Jerman mengungkao 83% warga Palestina menilai pentingnya mengadakan pemilihan umum. 

Ketika ditanya “siapa yang Anda paling percaya?” hanya 13% responden menyebut nama Presiden Mahmoud Abbas yang kini berusia 85 tahun. Sebanyak 76% warga meyakini Otoritas Nasional Palestina adalah lembaga korup. 

Khatib meyakini rencana ankesasi Tepi Barat Yordan datang di masa-masa paling sulit, ketika kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi virus corona. “Warga menghadapi terlalu banyak masalah dengan kehidupan sendiri,” untuk bisa dimobilisasi, ujarnya. 

Opsi “rumit” bagi Hamas di Jalur Gaza 

Kelesuan di Tepi Barat berbanding kontras dengan Jalur Gaza, di mana Hamas mengumumkan “hari kemurkaan” untuk memrotes rencana Israel. Sebuah selebaran yang dikeluarkan berbagai organisasi, termasuk kelompok militan Islam, meminta warga turun ke jalan pada Rabu (1/7) mendatang. 

Talal Abu Zarifa, salah seorang petinggi Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), mengatakan demonstrasi akan berlangsung di Gaza City. Belum jelas apakah aksi protes juga akan diadakan di perbatasan timur Israel, di mana warga Gaza bentrok dengan aparat keamanan Israel saat kunjungan Presiden Donald Trump, 2017 silam. 

“Perlawanan bersenjata Palestina menganggap aneksasi sebagai sebuah pernyataan perang terhadap warga kami,” kata Abu Obeida, Jurubicara Brigade Qassam, dalam sebuah video yang dirilis di media sosial.  

Sementara pemimpin sayap politik Hamas, Khalil al-Hayya, mengatakan “perlawanan total dan pemberontakan bersenjata diperlukan untuk menghadapi rencana musuh,” kata dia. 

Meski begitu, organisasi yang lahir usai gelombang pertama Intifada pada 1987 itu diyakini berada dalam kondisi lemah, sehingga sebisa mungkin menghindari “perang terbuka dengan Israel”, kata Dr. Adnan Abu Amer, seorang analis politik di Universitas Ummah, Gaza.  

“Tidak diragukan opsi yang dihadapi Hamas sangat rumit, karena setiap bentuk respon atas aneksasi akan berdampak langsung terhadap Jalur Gaza.” 

Abu Amer meyakini Hamas “tidak ingin Gaza yang membayar ongkosnya dan ingin menunggu sembari melihat apa yang terjadi, menggelar aksi protes populer dan tidak melakukan konfrontasi dengan Israel,” imbuhnya. 

Sebaliknya Hamas menginginkan, konflik merebak di Tepi Barat Yordan, bukan di Jalur Gaza. Namun untuk itu mereka membutuhkan sikap kooperatif dari Otoritas Nasional Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas. 

Kedua pihak berseteru sejak Hamas menduduki Jalur Gaza pada tahun 2007 silam. Sejak saat itu setiap upaya rekonsiliasi menemui jalan buntu. Pada pertengahan Juni lalu, pejabat senior Hamas, Saleh al-Bardawil, kembali menyerukan persatuan Palestina. 

“Kami mengajak masyarakat untuk mengubah penyiksaan ini menjadi kesempatan untuk kembali menjalankan proyek Palestina,” kata dia. 

Tapi rekonsiliasi antara Hamas dan PNA “sangat mustahil karena tidak adanya rasa saling percaya,” kata Abu Amer. “Otoritas Palestina masih memburu dan memenjarakan aktivis Hamas di Tepi Barat, setiap hari,” kata dia.  

rzn/ml (afp, dpa)