Usulan Daftar Warga Negara di India Lecehkan Minoritas?

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, baru-baru ini mengusulkan pembuatan Daftar Warga Negara Nasional (NRC) di seluruh India.

Meskipun Shah telah meyakinkan Parlemen India bahwa tidak akan ada kelompok yang mendapatkan diskriminasi, penolakan terhadap proposal itu tetap tinggi. Beberapa negara bagian India bahkan menyebut proposal itu sebagai langkah untuk menargetkan dan melecehkan kaum minoritas.

Daftar serupa pernah diterapkan di Assam, negara bagian timur laut India, namun menuai kecaman karena 1,9 juta orang yang kebanyakan dari minoritas bukan pemeluk agama Hindu, tidak termasuk ke dalam daftar.

Aktivis politik India mengatakan bahwa pemberlakuan proses pendaftaran semacam ini di seluruh India justru akan menyebarkan kecemasan di kalangan minoritas yang bukan pemeluk Hindu di seantero negeri.

“Saat ini negara berada di ambang penderitaan dan ketidakadilan yang luar biasa. Jika pemerintah menerapkan NRC, hal itu berisiko memecah negara, membuka kembali luka-luka pemisahan kasta, dan pada akhirnya menghancurkan konstitusi demokrasi sekuler India,” ujar aktivis hak asasi manusia di India, Harsh Mander.

Baca juga: India - Pakistan Sepakat Buka Koridor untuk Peziarah Sikh

Perlawanan terhadap NRC

Partai politik oposisi keberatan dengan rencana peluncuran NRC dan mengatakan bahwa pihak mereka tidak dilibatkan dalam konsultasi.

Mamata Banerjee, Kepala Partai Kongres Trinamool (TMC) Regional dan Ketua Menteri Negara Bagian Benggala Barat, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan warga negara di negara bagian yang ia pimpin untuk mendaftar.

“Ada beberapa orang yang mencoba membuat gangguan di Benggala Barat atas nama implementasi NRC. Saya jelaskan sekali lagi, kita tidak akan pernah mengizinkan ada NRC di Benggala,” kata Banerjee pekan lalu.

KT Jaleel, Menteri Pendidikan Tinggi di Negara Bagian Kerala Selatan juga ikut mengkritik proposal tersebut. “Bagaimana bisa menteri dalam negeri melakukan proses pendaftaran warga secara nasional? Ini tidak lain hanya sebuah taktik untuk melecehkan dan mengintimidasi kaum minoritas,” ujarnya.

NRC di Negara Bagian Assam, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus, menuai kontroversi karena sebagian besar orang Bengali yang berbahasa Hindi dan masyarakat adat yang tidak dapat membuktikan status kewarganegaraan mereka jadi tidak terdaftar sebagai warga negara.

“Kami menolak hasil NRC negara bagian yang diawasi oleh Mahkamah Agung, karena memasukkan banyak orang yang tidak berhak dan mengeluarkan banyak warga asli India,” kata Menteri Keuangan Assam, Himanta Biswa Sarma. Namun ia menyambut baik rencana NRC yang akan dilakukan secara nasional, termasuk penghitungan ulang di negara bagian itu.

Mimpi buruk logistik

Proses NRC di Assam sudah berlangsung hampir tujuh tahun dan menelan biaya 1,6 miliar rupee (Rp 316 miliar). Pemerintah India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) masih belum merinci bagaimana proses NRC ini akan dilakukan, dan belum ada kerangka waktu yang ditetapkan.

Prosedur melelahkan untuk lulus tes kewarganegaraan yang tengah diusulkan itu akan melibatkan dokumentasi yang rumit seperti halnya di Negara Bagian Assam; termasuk catatan kepemilikan tanah dan lahan juga sertifikat yang membuktikan tempat tinggal permanen.

“Ini bukan perkara mudah. Proses ini mungkin penting untuk keamanan nasional, tetapi logistiknya banyak dan sulit. Ini belum dipikirkan secara logis. Menakutkan,” kata Prateek Guha, seorang pengacara di Assam kepada DW.

Baca juga: Perjuangan Anak-anak Petani di India Setelah Ditinggal Bunuh Diri

India hanya untuk umat Hindu?

Pelaksanaan NRC secara nasional memang sesuai dengan pesan kalangan nasionalis Hindu dari pemerintahan BJP. Menjelang pemilihan umum 2019, BJP telah berjanji untuk memunculkan NRC.

Pemerintahan BJP juga berencana untuk mengubah aturan kewarganegaraan India dengan memperkenalkan “RUU Perubahan Kewarganegaraan" atau yang disebut dengan CAB selama sesi musim dingin di parlemen saat ini.

RUU ini akan memungkinkan para pemeluk agama Hindu, Jain, Kristen, Sikh, Buddha dan Parsi dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan untuk mengajukan kewarganegaraan India, sementara muslim menjadi pengecualian.

Pemerintah India berpendapat bahwa langkah itu bertujuan memberikan kewarganegaraan kepada para pemeluk agama minoritas yang banyak menghadapi penganiayaan di negara ini. Tetapi proposal tersebut menjadi kontroversi karena menyisakan kaum muslim. (Ed.: gtp/ae)