Obama Tunda Serangan Suriah
11 September 2013
Dalam pidatonya di Gedung Putih, Selasa (10/09/13), Presiden Barack Obama meminta anggota parlemen untuk menunda pemungutan suara mengenai aksi militer AS di Suriah. Sebagai alasan, Obama mengatakan tengah mempelajari saran yang diajukan Rusia. Selain hubungan langsung antara Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Luar Negeri John Kerry Kamis mendatang akan ke Jenewa untuk membahas saran tersebut dengan rekan sejabatannya dari Rusia.
Rusia telah menyarankan pengumpulan dan pemusnahan senjata kimia Suriah, hal yang disambut oleh rejim Suriah. Namun menurut Obama,“terlalu awal untuk mengetahui apakah langkah ini akan berhasil”. Dalam pidatonya dia nyatakan, “kesepakatan apapun perlu memastikan bahwa rejim Assad memenuhi janji dan komitmennya ”. Di pihak lain, Rusia sebagai mitra erat Suriah berpeluang mendorong usulannya.
Obama mengatakan kapal tempur AS akan tetap berjaga di Laut Tengah, siap untuk meluncurkan serangan hukuman.”Militer AS kuat, sebuah serangan terbatas akan menyampaikan pesan ke Assad yang tidak dapat disamai oleh negara lain." Meskipun ketegasannya tak berkurang, nyata jelas Obama membelok ke upaya diplomasi.
Membela Opsi Militer
Sebelumnya Obama mengancam akan menyerang Suriah akibat penggunaan gas sarin dalam serangan 21 Agustus yang diperkirakan menewaskan 1.400 orang di Damaskus. Selasa (10/09/13), Obama kembali membela opsi militernya dengan pidato emosional mengenai pembantaian itu dan ancaman keamanan bagi AS seandainya penggunaan senjata kimia oleh seorang diktator didiamkan. Namun kali ini, ia menyatakan tidak akan bertindak sebelum tim inspektor PBB menyampaikan temuan lapangannya.
Sebagian besar anggota parlemen Amerika yang memang menentang aksi militer, tidak tampak tergerak oleh pidato Obama. Politisi dari Partai Demokrat, Elijah Cummings menyatakan bObama perlu menjelaskan bahwa langkah ini tidak akan berkembang menjadi hal lain.
Suriah Siap Tandatangani Konvensi PBB
Sementara itu, Suriah telah berjanji akan memusnahkan senjata kimia yang dimilikinya.
Kepada kantor berita Interfax, Menteri Luar Negeri Walid al-Muallem mengatakan pemerintahnya negaranya bersedia memberitahu lokasi senjata kimia itu, menghentikan produksinya dan memberi akses kepada wakil-wakil dari Rusia dan PBB untuk mengontrolnya. "Kami ingin bergabung dengan negara yang menyepakati larangan senjata kimia dan menghormati komitmen itu."
Suriah adalah salah satu di antara tujuh negara PBB yang belum menandatangani "konvensi mengenai larangan pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya“. Negara yang telah menandatangani konvensi dari tahun 1993 itu wajib memusnahkan semua senjata kimia yang dimiliki dan mengijinkan para inspektor PBB untuk mengontrolnya.
ek/ml (ap/rtr/dpae)