Papua: Ketidakadilan dan Represi

EDITORIAL

"Papua: Ketidakadilan dan Represi"

Bola panas itu kini bernama Papua.

Demonstrasi yang mewarnai kunjungan Presiden Yudhoyono ke Inggris awal November menjadi tanda bahwa dunia memperhatikan masalah di ujung barat Indonesia itu.

Selama ini, ada kesan pemerintah ingin menyembunyikan persoalan Papua. Larangan liputan bagi media asing memperlihatkan bahwa Indonesia ingin menutup rapat apa yang terjadi di sana.

Tapi informasi tak bisa ditutupi: Amnesty Internasional mencatat tahun 2011 masih ada 90 tahanan politik. Mereka ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan makar. Meski pemerintah selalu membantah dan menyebut mereka ditahan karena kasus kriminal.

Perbedaan politik memang bisa menjadi persoalan serius di provinsi ujung timur Indonesia itu. Mengibarkan bendera Papua Merdeka bisa berujung penjara 15 tahun.

Ini adalah hal memalukan bagi sebuah negara yang mengklaim diri demokratis.

Meredakan separatisme tak bisa dilakukan dengan bedil. Mengambil istilah bung Hatta: “Persatuan yang dicari, persatean yang didapat“.

Pendiri Republik itu hendak mengingatkan bahwa persatuan hanya bisa muncul jika ada rasa keadilan. Masalahnya, keadilan itulah yang tidak ada di bumi Papua.

Bumi Papua kaya sumberdaya: gas, batubara, hingga emas yang cadangannya disebut terbesar di dunia.

Ironisnya, rakyat Papua hingga kini masih hidup miskin dan terbelakang. Pendekatan keamanan yang diterapkan Jakarta, justru menjauhkan orang Papua dari rasa aman.

Keamanan adalah bisnis besar bagi segelintir orang untuk memeras perusahaan yang ingin bisnisnya tidak diganggu.

Persoalan lama ini tidak bisa diobati dengan resep lama. Sensor dan pendekatan keamanan sudah terbukti gagal. Sebagai negara yang mengklaim demokratis, Indonesia harus menyelesaikan masalah di sana lewat cara-cara demokratis pula.

Kita tak lagi bisa menempatkan Papua di halaman belakang.

Andy Budiman