Parlemen Lebanon Kembali Gagal Pilih Presiden

Lebanon, yang dilanda krisis ekonomi, tidak punya kepala negara sudah sejak tujuh bulan lalu. Pencoblosan terakhir pada 19 Januari silam gagal membuahkan kandidat yang meraih suara mayoritas. Kini pun, upaya ke12 kalinya untuk memilih presiden, antara tokoh Kristen Maronite, Sleiman Frangieh, melawan ekonom senior, Jihad Azour, tetap mengalami kebuntuan.

Kevakuman kekuasaan di Beirut antara lain disebabkan percekcokan antara partai Syiah, Hizbollah, yang mendukung Frangieh, dan partai-partai Kristen bersama fraksi independen di parlemen yang mengusung Azour.

Namun tidak seorangpun dari kandidat yang dijagokan kedua kubu bisa meraih dua pertiga suara, seperti yang disyaratkan konstitusi. Dalam pencoblosan teranyar, Azour mendapat 59 suara dan Frangieh 51 suara.

"Hanya konsensus dan dialog yang bisa mempercepat pemilihan presiden," kata Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon. Analis mengkhawatirkan, pencoblosan baru hanya akan memperdalam perpecahan dan memperlemah upaya menyelamatkan ekonomi.

"Pada tahap ini, skenario paling memungkinkan adalah kevakuman yang semakin panjang," tutur pengamat politik Lebanon, Karim Bitar.

Kebuntuan hambat pemulihan ekonomi

Tekanan antara lain datang dari Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mendesak agar parlemen segera bertindak untuk kemaslahatan masyarakat "yang sangat membutuhkan presiden baru untuk menjalankan langkah reformasi," demi kucuran dana pinjaman IMF.

"Agar bisa tercapai, parlemen harus melanjutkan sesi pembahasan elektoral dalam beberapa hari dan pekan ke depan untuk menuntaskan pekerjaannya," kata Miller.

Lembaga internasional juga mendesak partai-partai politik Lebanon untuk secepatnya mencapai konsensus. Karena selain absennya presiden, Lebanon selama ini diperintah oleh kabinet transisional dengan kekuasaan terbatas.

Menurut konstitusi, presiden Lebanon harus berasal dari komunitas Kristen Maronite. Sementara perdana menteri dipegang oleh perwakilan Islam Sunni dan ketua parlemen diberikan untuk komunitas Syiah.

Perpecahan internal demi kepentingan politik

Dalam sesi pemilihan sebelumnya, aliansi bentukan Hizbollah berusaha mengganggu jalannya pencoblosan dengan melakukan aksi meninggalkan ruang sidang.

Samy Gemayel, Ketua Umum Partai Kataeb Kristen, menyebut dukungan bagi Azour sebagai "pemberontakan" melawan "pemaksaan dan ancaman," merujuk pada lobi agresif Hizbollah. Oleh partai Syiah itu, Azour sebaliknya dituduh sebagai "kandidat pembangkangan dan konfrontasi."

Anggota legislatif Hizbollah, Hassan Fadlallah, menegaskan, betapa "dialog bernilai penting bagi pemilihan presiden."

Frangieh adalah bekas anggota legislatif yang berteman dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Dia berasal dari salah satu dinasti politik tertua di Lebanon dan dianggap sebagai tokoh utama komunitas Kristen Maronite.

Sementara Azour sempat menjabat menteri keuangan antara 2005 dan 2008. Demi mencalonkan diri, dia meletakkan jabatannya sebagai direktur Timur Tengah dan Asia Tengah di Dana Moneter Internasional (IMF). Pengalamannya bekerja di lembaga donor internasional tersebut diharapkan bisa memudahkan Lebanon mengakses dana pinjaman.

Senin (12/6) lalu, dia mengumumkan pencalonan diri, karena ingin "berkontribusi pada solusi," dan bahwa pencalonannya "bukan untuk menghalangi kandidat lain."

Analis politik Lebanon, Bitar, meyakini pencoblosan ke12 pada Rabu (14/6) lalu merupakan "cara bagi partai-partai politik untuk mendemonstrasikan kekuatan elektoralnya," untuk mengetahui jumlah suara. Adapun kebuntuan baru berpotensi memunculkan kandidat lain, "yang pada akhirnya menciptakan solusi orang ketiga," kata dia.

rzn/as (afp,rtr)