Partai Aung San Suu Kyi Klaim Menang

Juru bicara partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters, laporan internal partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi itu telah memenangkan ratusan kursi di parlemen, meskipun belum ada hasil resmi yang diumumkan oleh komisi pemilihan.

"Kami berterima kasih kepada orang-orang," katanya. "Bagi rakyat, bagi partai, ini adalah hasil pemilu yang menggembirakan."

Komisi Pemilihan Umum Myanmar diharapkan dapat mengumumkan hasil resmi pemilu pada Senin malam (09/11).

Pemilu yang berlangsung pada hari Minggu (08/11) merupakan kali kedua sejak pemerintahan junta militer berakhir pada 2011. Partai NLD pimpinan Suu Kyi yang saat ini berkuasa, masih tetap populer di dalam negeri meski reputasinya runtuh di luar negeri lantaran membiarkan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Perolehan sementara partai NLD telah mengamankan 315 kursi majelis rendah dari total 425 kursi dan 161 kursi di majelis tinggi parlemen dari total 217 kursi.

Seorang juru bicara partai terbesar kedua, yakni Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang notabene mendapat dukungan militer, belum dapat dihubungi untuk dimintai responsya terhadap perolehan kursi pemilu.

Tidak semua orang dapat memberikan suara

Berbeda dengan gelombang optimisme yang menyambut kemenangan telak NLD pada tahun 2015, pemilu Myanmar tahun ini dibayangi awan wabah COVID-19, krisis ekonomi, dan konflik etnis.

Meskipun rata-rata jumlah kasus COVID-19 Myanmar mencapai 1.000 setiap harinya, namun kekhawatiran akan munculnya klaster baru tidak mengurangi antusias 37 juta daftar pemilih tetap.

Tetapi lebih dari satu juta penduduk Myanmar tidak dapat memberikan suaranya karena alasan melakukan pemberontakan. Ratusan ribu warga Rohingya, minoritas Muslim yang terkurung di kamp dan desa di Negara Bagian Rakhine, sebagian besar tidak memiliki identitas sehingga tidak dapat memberikan suara dalam pemilu.

Partai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan partai Rohingya, mengatakan bahwa mereka "sangat kecewa" karena hak rakyat telah dicabut.

Pihak penyelenggara pemilu mengatakan bahwa pemungutan suara di daerah yang terkena konflik harus dibatalkan demi alasan keamanan dan "hanya warga negara" yang berhak memilih.

Sebagian besar penduduk Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara Myanmartetapi pendatang dari Bangladesh, meskipun banyak diantara mereka yang dapat melacak asal-usul keluarga hingga beberapa generasi sebelumnya.

ha/vlz (Reuters)