Pasukan Suriah Lakukan "Penyiksaan Sistematis"

Warga Suriah yang ditahan setelah terlibat dalam revolusi melawan pemerintah Bashar al Assad harus menjalani "dunia mimpi buruk penyiksaan secara sistematis". Demikian pernyataan kelompok HAM Amnesty International, Rabu (14/3).

Dalam laporan yang dikeluarkan sehari sebelum peringatan setahun revolusi di Suriah, Amnesty menuntut agar petinggi pemerintah Suriah diajukan kepada para penuntut di mahkamah kejahatan internasional.

"Skala penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya di Suriah telah mencapai suatu fase yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ini mengingatkan pada masa kelam di tahun 70 dan 80an," kelompok Amnesty mengacu pada era kepemimpinan mantan presiden Hafez al Assad, ayah dari presiden saat ini, Bashar al Assad.

Dalam laporan Amnesty juga tertera, "Banyak korban mengatakan pemukulan dimulai sejak mereka ditangkap. Mereka terus dipukuli setelah tiba di pusat penahanan, termasuk dengan menggunakan tongkat, cambuk, gulungan kabel, dan senjata."

Laporan disusun berdasarkan wawancara bulan lalu dengan warga Suriah yang melarikan diri ke negara tetangga Yordania. Kesaksian para pengungsi dianggap sebagai "bukti lanjutan dilakukannya penyiksaan dan pelanggaran lain di Suriah, berupa serangan meluas dan dilakukan secara sistematis terhadap warga sipil, dilancarkan secara terorganisir dan merupakan bagian dari kebijakan negara. Ini berarti kejahatan terhadap kemanusiaan."

PBB memperkirakan lebih dari 8000 orang tewas dalam 12 bulan terakhir karena terlibat dalam pertempuran dan aksi protes. Rezim Assad mengatakan, pihak yang bersalah atas jatuhnya korban adalah "teroris" yang dibiayai oleh negara asing.

Annan nantikan jawaban

Sementara itu, mantan sekjen PBB Kofi Annan yang kini berperan sebagai utusan khusus PBB dan Liga Arab bagi Suriah mengatakan, ia masih menunggu "proposal konkrit" dari Assad setelah keduanya bertemu di Damaskus akhir pekan lalu. Annan melakukan pertemuan dengan kelompok anti-rezim di Turki, Selasa (13/3).

Assad akan gelar pemilu parlemen 7 Mei, tetapi negara barat, dunia Arab dan kelompok oposisi Suriah menyebut aksi tersebut sebagai "lelucon" dan penipuan.

"Tentu kami akan boikot pemilu, karena hasilnya sudah dipastikan sebelumnya," Melhen al Droubi, anggota Ikhwanul Muslimin Suriah dan dewan nasional Suriah mengatakan kepada kantor berita Reuters melalui telepon. "Tetapi ini bukan fokus utama kami. Apa yang kami inginkan adalah perubahan nyata dengan pemilihan presiden yang berjalan secara benar. Assad pasti akan kalah."

Vidi Legowo-Zipperer (AFP, Reuters, dpa)

Editor: Agus Setiawan