Pembentukan Pemerintahan Yunani Masih Simpang Siur
13 Mei 2012
Partai demokrat kiri Dimar membantah Minggu (13/05) bahwa partainya setuju ambil bagian dalam koalisi tiga partai dengan Nea Dimokratia dan Pasok. "Itu sebuah fitnah dan kebohongan," demikian pernyataan partai tersebut mengenai pernyataan partai saingannya Syriza.
Sebelumnya dilaporkan, pembicaraan krisis yang dilakukan untuk pembentukan pemerintahan di Yunani, menurut partai radikal kiri Syriza menghasilkan kesepakatan. Tiga partai sepakat selama dua tahun membentuk pemerintahan dan melanjutkan haluan penghematan yang diminta kreditor internasional. Demikian dikatakan ketua partai Syriza Alexis Tsipras Minggu (13/05). Ketiga partai itu secara keseluruhan meraih suara mayoritas 168 mandat dari 300 total mandat di parlemen Yunani.
Presiden Karolos Papoulias Minggu (13/05) menerima ketua partai konservatif Nea Dimokratia, partai radikal kiri Syriza dan partai sosialis Pasok untuk pembicaraan krisis. Setelah itu Papoulias juga bertemu dengan ketua partai-partai lebih kecil.
Dalam pembicaraan itu Papoulias berusaha menggerakkan partai-partai tersebut untuk membentuk pemerintahan koalisi, yang diharapkan berusaha penuh mempertahankan keberadaan Yunani dalam zona pengguna Euro.
Partai Kiri Tetap Tolak Haluan Penghematan
Tiga upaya sebelumnya untuk membentuk pemerintahan baru Yunani gagal karena penolakan partai kiri Syriza. Juga sesaat menjelang pembicaraan Minggu (13/05), partai itu menolak rencana penyelamatan keuangan bagi Yunani. Juru bicara Partai Syriza Panos Skourletis mengatakan, partai itu tidak akan mendukung pemerintahan yang mendukung reformasi. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa jika digelar pemilihan umum baru peroleh suara partai Syriza makin besar. Dengan demikian keluarnya negara itu dari zona Euro makin memungkinkan.
Ketua Partai Nea Dimokratia Antonis Samaras menjelang pertemuan mengatakan, „rakyat telah menugaskan kami membentuk pemerintahan yang mengupayakan agar negara ini tetap berada di kawasan pengguna Euro.“
Sebelum pembicaraan krisis, partai demokrat kiri Dimar kembali menyatakan syarat untuk koalisi pemerintahan sbb: Yang penting antara lain adalah pengunduran diri dari kesepakatan negara kreditor internasional bagi Yunani. Demikian dikatakan ketua Partai Dimar Fotis Kouvelis. Ia menuntut segera ditariknya kembali peraturan yang menghapus upah minimum dan memudahkan pemutusan hubungan kerja.
Mayoritas Warga Yunani Ingin Pemerintahan yang Stabil
Pembicaraan yang dilakukan Papoulias adalah upaya terakhir untuk mengatasi krisis politik di Yunani pasca pemilihan parlemen Minggu (06/05) lalu. Dari hasil pemilu satu pekan lalu, Partai Nea Dimokratia dan Pasok kehilangan banyak suara. Ini dipandang sebagai hukuman politik haluan penghematan yang disepakati bersama dengan kreditor internasional. Sementara partai-partai yang menjanjikan meninggalkan haluan penghematan memperoleh tambahan suara besar. Seandainya upaya mediasi Papoulias gagal, Juni mendatang Yunani akan kembali menggelar pemilu baru.
Sementara ini jajak pendapat menunjukkan 72 persen warga Yunani meminta agara partai-partai berupaya keras agar pemerintahan yang stabil dapat dibentuk. Angka lebih besar yakni 78 persen adalah jumlah warga Yunani yang menginginkan negara itu tetap berada di zona Euro. Demikian berdasarkan hasil jajak pendapat.
DK/dpa/afp/