Pemerintahan Jokowi Akan Naikkan BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera meninggalkan jabatannya bulan lalu menolak permintaan Jokowi, untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelum menyerahkan kekuasaannya bulan depan untuk mengurangi beban anggaran tahun depan. (Baca: Presiden Yudhoyono Tolak Permintaan Jokowi untuk Naikkan Harga BBM)

“Yang pasti adalah bahwa kita akan menggeser subsidi yang boros untuk digunakan secara produktif,” kata Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla sebagaimana dikutip oleh situs berita Detik.com.

Jokowi yang akan diambil sumpahnya sebagai presiden baru pada 20 Oktober mendatang, telah mengatakan dirinya sudah siap mengambil langkah tidak populer dengan menaikkan harga BBM.

Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak telah menyebabkan protes luas yang ikut mendorong jatuhnya Suharto pada 1998, yang berkuasa dengan tangan besi selama 32 tahun.

Tahun lalu, presiden Yudhoyono menaikkan harga BBM hingga 44 persen, dan mendorong protes luas di seluruh negeri.

Indonesia mengalokasikan 24,9 miliar US Dollar untuk mensubsidi bahan bakar minyak dalam anggaran 2015. Angka ini adalah 14 persen dari total pengeluaran negara dalam APBN.

Akhir bulan madu?

Dalam sebuah wawancara beberapa waktu silam, Jokowi menunjuk masalah seputar kebijakan subsidi BBM besar-besaran, yang menghabiskan seperlima anggaran tahunan yang oleh para ekonom dikatakan lebih banyak membantu orang kaya ketimbang 40 persen rakyat miskin.

“Kita harus memindahkan subsidi kepada para petani untuk pupuk atau infrastruktur untuk irigasi mereka. Bagi para nelayan, kita bisa memberikan… mesin untuk kapal mereka… jika kita memindahkan subsidi dari bahan bakar untuk aktivitas produksi, kita akan memiliki produktivitas yang lebih,” kata dia.

Rencana kenaikan BBM ini bisa jadi akan segera mengakhiri bulan madu presiden terpilih Jokowi. Ketika mulai berkuasa bulan depan, ia akan segera berkutat dengan defisit anggaran. Sementara pada saat bersamaan, masyarakat menanti janjinya: menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang miskin. Dua program populer ini terancam tidak bisa dijalankan, karena tidak ada celah anggaran tersisa.

”Sepertinya Jokowi tidak punya pilihan. Kalau tidak mencabut subsidi BBM, tidak akan ada fiscal space untuk merealisasikan program-programnya,” kata ekonom dari lembaga think tank CSIS, Haryo Aswicahyono kepada Deutsche Welle.

ab/rn (adp,dpa,ap,dw)