Pelajar Indonesia di Taiwan Dijebak Dalam Skema Kerja Paksa

Pemerintah Indonesia secara sepihak menangguhkan program beasiswa di Taiwan setelah muncul laporan mengenai praktik kerja paksa yang dialami pelajar Indonesia. Sebelumnya harian South China Morning Post melaporkan dalam satu kasus, pelajar Indonesia hanya diizinkan berkuliah selama dua hari sepekan, sementara sisa empat hari dia harus mengemas 30.000 lensa kontak selama 10 jam/hari.

Kabar tersebut diungkap seorang legislator Taiwan, Ko Chih-en, kepada media-media lokal pekan lalu. Ia mengklaim enam universitas ketahuan mengirimkan pelajar magang asing untuk bekerja di pabrik-pabrik. Ko menemukan korban antara lain 300 pelajar Indonesia berusia kurang dari 20 tahun yang terdaftar di Universitas Hsing Wu di New Taipei City.

Ironisnya program beasiswa New Southbound Policy (NSP) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen diniatkan untuk meningkatkan kerjasama dengan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Australasia.

Dijemput bus untuk kerja paksa

Taiwan News melaporkan para pelajar Indonesia hanya menghadiri kuliah pada Kamis dan Jumat. Sementara dari hari Minggu hingga Rabu mereka dijemput oleh bus setiap hari dan diantar ke sebuah pabrik di kota Hsinchu.

Celakanya, meski mengetahui kebanyakan pelajar beragama Islam, mereka tetap mendapatkan makan siang yang terbuat dari daging babi. Namun ketika para pelajar mengeluh kepada manajemen universitas, mereka diminta tetap bersabar. Jika mahasiswa membantu perusahaan, perusahaan akan membantu universitas. Hal ini rupanya telah menjadi skema terselubung di Taiwan.

Baca juga: Kegiatan Sehari Seorang Mahasiswa di Jerman

Menurut Ko, program mengirimkan mahasiswa muda untuk melakukan 'magang' di pabrik-pabrik menjadi cabang bisnis yang menjanjikan. Makelar yang berhasil mendatangkan mahasiswa dikabarkan bisa mendapat uang 'fee' senilai hampir Rp. 100 juta untuk 1.000 kepala.

Ko Chih-en mengatakan, untuk itu universitas meminta subsidi dari Kementerian Pendidikan untuk menggelar "kelas spesial" buat mahsiswa asing. Dana subsidi itu antara lain digunakan buat membayar makelar.

Menteri pendidikan Taiwan janji investigasi

Kepada Taiwan News Menteri Pendidikan, Yao Leeh-ter, mengaku tahun lalu telah mengundang rektor dari ke-enam univeristas untuk mempeingatkan mereka agar tidak melanggar ketentuan Undang-undang. Kini dia akan menggelar investigasi dalam kasus yang melibatkan mahasiswa Indonesia.

Kementerian Pendidikan sebenarnya juga melarang kegiatan magang untuk mahasiswa asing yang baru memulai kuliah. Direktur Departemen Pendidikan Vokasi dan Teknologi, Yang Yu-hui dikutip mengatakan mahasiswa penerima beasiswa NSP tidak diizinkan bekerja di tahun pertama dan selanjutnya hanya mendapat izin untuk bekerja selama maksimal 20 jam per pekan.

Kasus yang melibatkan mahasiswa Indonesia bukan pula kasus pertama. Sekitar sebulan silam kasus serupa menimpa 40 mahasiswa beasiswa asal Sri Lanka di Universitas Kang Ning di Tainan yang harus bekerja di rumah jagal. Kepada media-media Sri Lanka, mereka mengaku diberlakukan bak tenaga kerja asing ilegal, ketimbang mahasiswa.

rzn/as (scmp, taiwan news, thejakartapost)