Dalam konteks Indonesia, episentrum kekuasaan masih menyisakan misteri, sebab belum bisa dipahami masyarakat awam sepenuhnya. Semisal orang ingin berkuasa atau melanjutkan kekuasaannya, bukan karena faktor yang mulia atau prinsipil, tapi karena dorongan soal kecil atau remeh, seperti ingin selalu dikawal saat berpergian dengan membunyikan sirene strobo atau pamer diri menggunakan barang branded di media sosial.
Hari-hari ini kita melihat sekelompok elite politik yang berikhtiar meraih kekuasaan dengan mengedepankan wacana koalisi besar. Ini sebuah fenomena menarik, karena sebenarnya konsep koalisi besar bukan sesuatu yang sama sekali baru. Rezim Soeharto (1966-1998) bisa dijadikan model sebuah koalisi besar, itu sebabnya figur Soeharto bisa berkuasa demikian lama.
Ketika masih menjadi presiden, Soeharto mengelola kekuasaannya secara personal, seluruh urusan strategis ditentukan Soeharto sendiri. Soeharto adalah "king maker" sejati, artinya tidak memiliki pesaing. Sedikit berbeda dengan situasi sekarang, di mana "king maker" terlalu banyak, ada yang "king maker" sejati, artinya memang memiliki kekuaatan nyata, tapi ada pula yang baru tahap "magang” atau sekadar klaim.
Bisa jadi Jokowi tengah terinspirasi Soeharto ketika mendisain sebuah koalisi besar, selain agar dirinya tetap berpengaruh pada rezim yang akan datang, Jokowi juga ingin menapakkan dirinya sebagai "king maker" sejati di antara "king maker" lainnya (primus inter pares). Bukan hanya bagi Jokowi, figur Soeharto juga memberi inspirasi bagi penguasa lain, semisal dalam cara menyingkirkan lawan-lawan politik.
Peran Ali Moertopo
Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah. Dalam menjaga keberlangsungan kekuasaannya, Soeharto banyak dibantu orang-orang yang sangat loyal di sekelilingnya, salah satunya adalah Ali Moertopo. Seperti juga yang terjadi pada Jokowi saat ini, yang menempatkan orang seperti Luhut Panjaitan sebagai sandarannya.
Ali Moertopo identik dengan kelompok yang dibentuknya sendiri, yaitu Opsus (Operasi Khusus), yang merekayasa segala kegiatan politik dalam negeri, terutama bagaimana agar Golkar selalu menang dalam pemilu. Sehingga ada pembenaran bila Soeharto selalu terpilih lagi sebagai presiden. Secara singkat bisa dikatakan, Opsus adalah sebuah lembaga intelijen politik, sebuah lembaga "ekstra negara” yang memiliki peran sangat luas.
Dalam dunia intelijen, Ali Moertopo ibarat pendekar, ilmunya sangat tinggi, jadi dia bisa menggabungkan segala jurus pamungkas agar misinya berhasil. Tradisi intelijen Indonesia banyak diwarnai oleh dua orang tokoh, yaitu Kolonel Zulkifli Lubis dan Kombes (Pol) M Omar Qatab (ayah komedian Indro Warkop). Warisan terpenting Zulkifli Lubis adalah konsep intelijen tempur (combat intelligence), sementara Omar Qatab lebih sebagai "intelijen masyarakat”, yakni kegiatan yang memonitor potensi bahaya dalam masyarakat.
Bila kita cermati, kegiatan Ali Moertopo bersama Opsus dulu, lebih dekat pada konsep "Pengawas Aliran Masyarakat”, dengan kata lain Ali Moertopo banyak mengadopsi konsep Omar Qatab. Sementara pada mulanya Ali Moertopo sebenarnya lebih banyak berdinas di bidang intelijen tempur.
Dalam merekayasa polarisasi di masyarakat, Ali Moertopo merujuk lima aliran (politik) yang dulu diperkenalkan oleh indonesianis Herbert Feith. Lima aliran politik dimaksud adalah: nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, Islam, sosialisme-demokrat, dan komunisme.
Lima aliran ini dirumuskan Herbert Feith untuk memahami dinamika politik Indonesia di awal kemerdekaan sampai tahun 1965. Ketika Orde Baru lahir, praktis tinggal dua (aliran), yakni Islam dan tradisionalisme jawa, yang masih eksis, sementara tiga aliran lainnya diberangus.
Masih hidupnya dua aliran tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari pribadi Ali Moertopo. Soal aliran tradisionalisme jawa misalnya, itu bisa dihubungkan dengan latar belakang Ali sendiri, yang dianggap dekat pada tradisi kejawen (atau abangan). Bila kita mengingat lembaga pemikiran (think tank) yang didirikan Ali Moertopo yakni CSIS, terasa demikian kuat atmosfer kejawen-nya, setidaknya pada periode awal CSIS, pada tahun 1970-an.
Pembentukan CSIS, setidaknya di masa awal, memang disiapkan bagi diseminasi pemikiran Ali Moertopo. Salah satunya adalah mengintrodusir konsep "massa mengambang” (floating mass), sebagai cara menghapus politik aliran. Pada gilirannya konsep ini mendorong berdirinya organisasi tunggal bagi golongan masyarakat, tujuannya agar lebih mudah dimobilisasi, seperti wartawan (PWI), guru (PGRI), pemuda (KNPI), pegawai negeri (Korpri), petani (HKTI), buruh (SPSI), dan seterusnya.
Semua organisasi tersebut terafiliasi pada Golkar, sebuah partai atau kekuatan politik, yang tidak bisa masuk dalam kategorisasi lima aliran di atas. Golkar sepenuhnya adalah rekayasa rezim Soeharto, dengan dukungan militer dan birokrasi, agar bisa berkuasa secara terus menerus. Nah, Golkar di masa Orde Baru inilah sebagai purwarupa koalisi besar, karena menjadi tempat berkumpul semua elemen politik pendukung kekuasaan.
Budi Gunawan (Kepala BIN) mencoba mengulangi gaya Ali Moertopo dalam rekayasa politik, salah satunya terkait peran Budi Gunawan (BG) sebagai mediator atau penghubung, dalam mengatur pertemuan Jokowi dan Prabowo pasca-Pilpres 2019. Pertemuan yang diatur BG kemudian dikenal dengan istilah populer, yakni pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Juli 2019, sebagai bentuk rekonsiliasi setelah kontestasi yang panas pada pemilihan presiden.
Pertemuan ini adalah salah satu keping, soal kedekatan Jokowi dan Prabowo sampai hari ini. Saat Prabowo mencoba maju Pilpres 2004 (dari Partai Golkar), publik Indonesia praktis belum ada yang mengenal Jokowi, artinya dalam panggung politik Prabowo jauh lebih senior. Adalah menarik melihat pasang surut hubungan Jokowi dan Prabowo, sampai pada tahapan Prabowo dengan jiwa besar bersedia masuk dalam satelit Jokowi.
Terinspirasi Soeharto?
Musra (Musyawarah Rakyat) yang secara berkala diselenggarakan relawan Jokowi, juga bukan hal yang teramat baru. Kegiatan semacam Musra atau dekalarasi dukungan, bisa dianggap sebagai modifikasi kebulatan tekad, yang dulu konsepnya lahir dari Ali Moertopo. Hanya saja dari segi narasi, kebulatan tekad lebih kuat, karena ada satu nama yang dimunculkan, yaitu Soeharto. Sementara musra atau kegiatan yang sejenisnya, siapa nama yang didukung masih sumir, dan ini menjadi paradoks.
Soeharto tetaplah sebuah mata air inspirasi bagi penguasa yang ingin terus melanjutkan kekuasaannya, setidaknya tetap memberi pengaruh, kendati periode kekuasaanya telah lewat. Itu sebabnya strategi koalisi besar akan menjadi platform untuk melanjutkan kekuasaan, dalam hal ini Jokowi. Benar, Jokowi mengambil posisi sebagai "king maker" (sejati).
Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah menggabungkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, dengan skema tentatif soal siapa yang diposisikan sebagai capres-cawapres. Pertanyaan menarik berikutnya adalah: skenario seperti apa yang akan dimainkan Jokowi terkait posisi Anies Baswedan?
Di mata Jokowi dan Koalisi Besar, peta kekuatan Anies sebenarnya masih kabur. Sejumlah survei memang sudah mengeluarkan angka terkait elektabilitas Anies, tapi dalam politik praktis, hasil survei kurang menggambar aspek kualitatif, yakni apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan kata lain, hasil survei terhadap Anies, belum memberi data valid seberapa besar kekuatan (kubu) Anies.
Mengingat belum adanya kepastian soal peta kekuatan Anies, menjadi lebih aman bagi "Koalisi Besar” untuk menafikan eksistensi Anies. Berdasarkan pengamatan lapangan dan komunikasi dengan sejumlah relawan, dari kubu mana pun, saat ini sedang berlangsung apa yang oleh aktivis di masa Orde Baru disebut "gerpol” (gerilya politik), yakni sebuah rekayasa: entah bagaimana caranya agar Anies tidak (bisa) maju sebagai capres.
Gerpol sendiri juga terinspirasi dari Opsus-nya Ali Moertopo. Dalam istilah intelijen biasa dikenal sebagai "conditioning", yang kemudian oleh anak-didik Ali Moertopo dialihbahasakan sebagai "penggalangan”. Tindakan gerpol atau penggalangan terhadap Anies masuk akal, ketika peta kekuatan Anies sendiri belum tergambarkan secara jelas, yang dikhawatirkan akan terjadi peristiwa dalam gambaran saga "kuda troya”.
Dengan mengeliminir figur Anies, maka publik hanya akan melihat dua skema terkait capres-cawapres. Skema pertama adalah menduetkan Prabowo dan Ganjar, sementara skema kedua, Prabowo dan Ganjar akan maju sendiri-sendiri, jadi sekadar formalitas untuk memenuhi prosedur demokrasi. Bila skenario ini berjalan mulus, bukan hanya publik di Tanah Air, komunitas internasional juga akan geleng-geleng kepala, bagaimana canggihnya imajinasi seseorang agar bisa terus berkuasa.
Soeharto dan Ali Moertopo memang telah pergi, tapi tetap bisa memberi inspirasi bagi mereka yang ingin berkuasa, atau terus melanjutkan kekuasaannya. Bila nanti di lapangan terjadi rivalitas antara relawan Jokowi pro-Prabowo dan relawan Jokowi-pro Ganjar, merupakan fenomena unik, yang mungkin hanya terjadi di negeri kita, seperti fenomena "Mega-Bintang” pada Pemilu 1997, menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
*Luangkan menulis pendapat Anda atas opini di atas di kolom komentar di media sosial. Terima kasih.