Tamat Isu Perpanjangan Jabatan Presiden
7 April 2022
Arahan tegas disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para menterinya: dilarang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap Jokowi dinilai sebagai sinyal tamatnya isu perpanjangan jabatan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna Selasa 5 April yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (06/04). Jokowi mulanya menegur para menterinya untuk sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
'Sinyal tamat'
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden. Luqman meminta agar perintah Jokowi dipatuhi kabinetnya.
"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," kata Luqman.
Politikus PKB ini menilai apa yang disampaikan Jokowi sekaligus meminta agar manuver terkait penundaan pemilu dihentikan.
"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujarnya.
"Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," lanjut Luqman.
Dia berharap pernyataan Jokowi menutup wacana penundaan pemilu. Luqman mengatakan agenda yang terpenting saat ini ialah mempersiapkan pemilu yang akan digelar pada 2024.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujarnya.
"Salah satu pekerjaan penting yang harus segera disiapkan adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP. Juga secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya dimulai bulan Juni 2022 ini," kata Luqman. (Ed: ha/rap)
Baca selengkapnya di: Detik News