Uni Eropa Cabut Total Embargo Ekonomi atas Myanmar

“Sebagai respon atas perubahan yang telah terjadi dan dengan harapan bahwa mereka akan melanjutkannya, maka dewan (para Menteri Luar Negeri Uni Eropa-red) memutuskan mencabut seluruh sanksi dengan pengecualian embargo senjata,“ demikian isi pernyataan yang disetujui tanpa melalui pemungutan suara.

Uni Eropa ingin membuka babak baru dalam hubungan dengan Myanmar/Burma, membangun kemitraan yang langgeng,“ tambah pernyataan tersebut.

Catatan soal Kekerasan Komunal

Sejak setahun yang lalu, Uni Eropa telah mulai menghapus sejumlah sanksi yang sebelumnya mereka jatuhkan, bersamaan dengan pengalihan kekuasaan dari militer kepada sipil yang disusul reformasi politik dan ekonomi besar-besaran negara itu.

April 2012, Uni Eropa mencabut larangan bepergian atas 500 individu serta larangan berbisnis dengan lebih dari 800 perusahaan. Pencabutan bertahap sanksi itu dilakukan bersamaan dengan terpilihnya Aung San Suu Kyi sebagai anggota parlemen.

Para menteri Uni Eropa memberi catatan, bagaimanapun masih “ada tantangan penting yang harus diselesaikan,” khususnya adalah untuk mengakhiri permusuhan di Negara bagian Kachin dan meringankan penderitaan rakyat Rohingya.

Untuk membantu ekonmi Myanmar, Uni Eropa akan mencari kemungkinan menjalin kesepakatan investasi bilateral dan juga bantuan pembangunan.

Untuk membantu membantu menangani kekerasan komunal, Uni Eropa kini sedang mempelajari kemungkinan pemberian bantuan untuk mereformasi kepolisian Myanmar dengan bekerjasama dengan parlemen Negara itu.

Ditentang Kelompok HAM

Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch hari Senin (22/4) menuduh pemerintah Myanmar menjalankan “kampanye pembersihan etnis” atas muslim Rohingya, sambil mengutip sejumlah bukti adanya kuburan massal dan pengusiran paksa yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Wakil Kepala HRW Asia Phil Robertson mengatakan bahwa pencabutan sanksi itu “prematur dan disesalkan,” sambil mengingatkan bahwa langkah itu akan mengurangi pengaruh atas Myanmar.

“Sementara pasukan keamanan dalam beberapa kasus bukannya mencoba mencegah kekerasan dan melindungi umat muslim yang melarikan diri, tapi malah lebih sering berpihak selama serangan atau bahkan secara langsung mendukung para penyerang, melakukan pembunuhan dan pelanggaran lainnya,” tulis HRW merujuk pada konflik Buddhis-Muslim di Rakhine yang menewaskan paling sedikit 110 orang.

“Orang-orang dibiarkan menyebarkan hasutan dalam kampanye terkoordinasi,” kata Robertson sambil menambahkan bahwa “yang terjadi di Arakan (Rakhine) telah membantu meluaskan sikap anti-Muslim.”

ab/hp (rtr/dpa/ap)