Michael Buehler Prediksi Perda Syariah Akan Makin banyak

Menurut perhitungan cepat atau quick count yang dirilis beberapa lembaga survei dalam beberapa jam setelah pemilu 2019, Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) unggul sekitar 10 persen lebih banyak suara daripada saingannya, mantan jenderal Prabowo Subianto.

Selama bertahun-tahun, politik Indonesia telah didominasi agama. Setelah pemilu usai, bagaimana kebijakan politik dan agama di Indonesia? DW berbicara dengan Dr. Michael Buehler, seorang pakar politik Studi Oriental dan Afrika (SOAS), SOAS University of London.

DW: Dari hasil quick count beberapa lembaga survei, Prabowo Subianto kehilangan kesempatan sebagai presiden untuk periode 2019-2024. Aliansinya, beberapa di antaranya terkait dengan kelompok garis keras  seperti Front Pembela Islam (FPI), yang memiliki sejarah panjang dalam berbagai tindak kekerasan. Sebagai oposisi yang kecewa atas hasil pemilu, bagaimana pengaruh kelompok-kelompok ini dalam masyarakat di masa depan?

Buehler: Sebenarnya, kelompok-kelompok ini  beroperasi secara independen dari partai-partai politik dan karenanya tidak terpengaruh oleh kalahnya Prabowo dalam pemilu. Karena kelompok-kelompok ini pragmatis dalam hal membangun aliansi politik, saya memperkirakan, mereka juga memainkan peran penting dalam politik Indonesia di masa depan.

Untuk pasangan wakil presidennya, Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia. Seberapa jauh Amin akan memengaruhi kebijakan di masa depan, terutama dalam hal kebijakan menyangkut agama?

Pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan masih harus dilihat. Dia menahan diri selama musim kampanye lalu, tetapi sikap ini mungkin berubah. Sekarang dia dan Joko Widodo telah memenangkan pemilu. Saya rasa, perubahan kebijakan paling konsekuensial akan terus terjadi di tingkat sub-nasional, di mana mereka merupakan kekuatan utama di balik promosi hukum moralitas yang menjadi aliansi pragmatis antara politisi sekuler-nasionalis dan kelompok yang main hakim sendiri di lokasi-lokasi setempat. Sekarang ada lebih dari 700 peraturan syariah lokal di Indonesia dan jumlah mereka cenderung meningkat selama masa jabatan kedua Widodo.

DW: Ketika politik agama meledak pada akhir 2016 , jutaan orang Indonesia berdemonstrasi di Jakarta untuk memrotes gubernur kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)--  yang mereka anggap melakukan penistaaan--, Jokowi dikritik karena menolak untuk membela dia. Di masa depan, apakah Jokowi akan berada di posisi yang sama jika kasus serupa lainnya terjadi?

Saya tidak terlalu yakin bahwa kasus terhadap Ahok didorong murni oleh motif keagamaan. Dia adalah seorang reformator yang memaknai apa yang dia katakan, yang membuat banyak orang di dalam birokrasi kleptokratis Jakarta cemas. Saya pikir fakta bahwa reformasinya mulai melukai beberapa kepentingan yang mengakar adalah alasan utama mengapa ia digulingkan dari kekuasaan. Jika ada gubernur Kristen lain di Jakarta tetapi tidak akan berorientasi pada reformasi, ia mungkin akan baik-baik saja selama ia tidak mengancam jaringan korupsi atau mereka yang mengambil keuntungan secara ekonomi dari pemerintahan.

DW: Di bawah pemerintahannya, tidak ada pernyataan jelas dari Jokowi dalam membela hak asasi manusia atau dorongan kerja tim dalam memecahkan masalah terkait hak asasi manusia di Indonesia. Sekarang dia punya lima tahun lagi untuk bekerja. Apakah dia akan melakukan sesuatu dalam penegakan hak-hak asasi manusia?

Saya tidak berpikir Widodo menganggap bahwa HAM adalah prioritas. Baginya, itu semua tentang infrastruktur, dan, sejujurnya, itulah prioritas mayoritas warga negara Indonesia juga.

DW: Bagaimana situasi LGBTQ di bawah pemerintahan Jokowi di masa depan?

Karena kelompok main hakim sendiri, Islam cenderung tetap berpengaruh, saya percaya masa depan komunitas LGBTQ di Indonesia tidak terlihat terlalu baik.

DW: Berdasarkan penelitian Anda, partai Jokowi PDIP aktif dalam mengimplementasikan Peraturan Syariah, tujuh dari tiga puluh tiga provinsi mengadopsi setidaknya satu peraturan syariah antara 1999 dan 2009. Apakah pola ini berlanjut di masa depan?

Sejak buku saya The Politics of Shari'a Law keluar pada 2014, saya telah mengidentifikasi setidaknya 300 hukum syariah lainnya. Saat ini, lebih dari 700 peraturan syariah lokal telah diadopsi di seluruh Indonesia. Sementara banyak peraturan syariah yang diadopsi sejak 2014 dalam kelompok syariah yang saya identifikasi dalam buku saya, ada semakin banyak yurisdiksi di luar kelompok ini yang telah mengadopsi peraturan syariah dalam beberapa tahun terakhir.

DW: Beberapa orang ingin menerapkan syariah atau bahkan ingin membangun khilafah, tetapi di sisi lain banyak orang khawatir jika itu akan terjadi. Apakah "Kekhalifahan" masih memiliki peluang di Indonesia?

Saya tidak berpikir bahwa negara Indonesia akan didasarkan pada hukum Islam di masa depan. Namun, saya memprediksi akan lebih banyak peraturan syariah lokal diadopsi di masa depan

Michael Buehler PhD., adalah  akademisi, pengajar senior Lecturer di Comparative Politics in the Department of Politics and International Studies at the University of London's School of Oriental and African Studies (SOAS). Michael focus pada studio politik Asia Tenggara. Dia menerbitkan buku bersama Cambridge University Press berjudul: The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia (2018).