AS Deklarasikan Kelompok Huthi Sebagai Organisasi Teror

Pemberontak Huthi di Yaman mengecam upaya pemerintah AS memasukkan kelompok dukungan Iran itu ke dalam daftar organisasi teror internasional. Kecuali Kongres AS menolak keputusan pemerintah, Huthi akan menghuni daftar hitam tersebut mulai 19 Januari, satu hari sebelum pelantikan Presiden Joe Biden di Washington D.C.

"Kebijakan ini mewakili krisis dalam berpikir dan harus dikecam. Kami punya hak untuk meresponsnya," kata juru bicara politik Huthi, Mohamed Ali al-Huthi, lewat akun Twitternya. "Bangsa Yaman tidak peduli terhadap langkah Presiden Donald Trump, karena dia adalah mitra dalam membunuh warga Yaman dan membuat mereka kelaparan."

Keputusan yang diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo itu diyakini akan mempersempit ruang gerak pemerintahan Joe Biden. Punggawa Partai Demokrat itu berulangkali berjanji ingin menghentikan perang di Yaman. Biden juga berniat mengkaji ulang hubungan diplomasi dengan sekutu lama, Arab Saudi, serta membuka ruang dialog dengan Iran.

Pompeo sendiri berdalih, "kebijakan ini dibuat untuk memaksa Ansar Allah agar bertanggungjawab atas tindak terorisme, termasuk serangan lintas perbatasa yang mengancam warga sipil, infrastruktur dan transportasi kapal komersil," kata dia, Minggu (10/1), merujuk pada nama resmi pemberontak Huthi.

Kelompok Huthi "melancarkan kampanye brutal yang menewaskan banyak orang, membuat kawasan menjadi tidak stabil dan merenggut hak warga Yaman terhadap solusi damai bagi konflik di negerinya sendiri," kata Pompeo. Setidaknya tiga pemimpin Huthi, termasuk Abdul Malik al-Houthi, termasuk penghuni baru daftar teroris versi AS.

Bencana kelaparan mengintai

Kelompok Huthi saat ini menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa. Akibatnya negeri miskin itu dikenakan sanksi oleh AS. Adapun labelisasi kelompok teror terhadap Huthi diyakini akan menghalangi pelaku ekonomi internasional betransaksi dengan pemerintah Yaman, semisal untuk membeli bahan pangan atau bahan bakar.

Hal ini sudah diwanti-wanti kelompok HAM kepada Menlu Pompeo, bahwa AS tidak memiliki opsi selain berunding dengan pemerintahan de facto Yaman di bawah kelompok Huthi.

"Pemerintah AS harus memastikan bahwa sanksi tidak menghalangi masuknya bahan pangan, bahan bakar atau obat-obatan ke negara yang sudah menghadapi bencana kemanusiaan tingkat tinggi," kata Mohamed Abdi, Direktur urusan Yaman di Dewan Pengungsi Norwegia.

Pompeo bersikeras pihaknya memahami bahaya bencana kelaparan, dan sedang "merencanakan langkah-langkah" untuk melindungi pasokan bantuan kemanusiaan ke Yaman.

Sejauh ini ribuan warga sipil Yaman tercatat sebagai korban jiwa dari serangan udara militer Arab Saudi terhadap pemberontak Huthi. Kehancuran yang terjadi ikut memicu kelangkaan bahan pangan dan bahan bakar. Program Pangan PBB (FAO) memperingatkan Desember silam, tingkat malnutrisi di Yaman sudah mencatat rekor tertinggi, serta menyusutkan peluang mencegah bencana kelaparan.

Peter Salisbury, seorang analis senior Yaman di International Crisis Group, sebuah lembaga wadah pemikir, meyakini langkah AS menetapkan pemberontak Huthi sebagai kelompok teror "berisiko menghukum semua warga Yaman."

Menurutnya langkah itu hanya akan "mempercepat bencana kelaparan, dan tidak berdampak banyak terhadap pemberontak Huthi, kecuali mendorong mereka semakin mendekat ke Iran," imbuhnya. "Bahkan jika dampak langkah AS ini tidak separah seperti yang diprediksi, jutaan warga Yaman yang kelaparan akan membayar ongkosnya."

rzn/hp (afp, rtr)