Belum Cukup, Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik

Serangkaian uji coba rudal balistik Korea Utara menjadi salah satu kegiatan peluncuran paling banyak yang pernah dilakukannya dalam waktu satu bulan, kata para analis. Korea Utara memulai tahun 2022 dengan menunjukkan senjata baru dan operasional yang mengkhawatirkan.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pihaknya telah mendeteksi peluncuran yang diduga sebagai dua rudal balistik sekitar pukul 8 pagi waktu setempat dari dekat Hamhung, di pantai timur Korea Utara, dengan perkiraan jangkauan sekitar 190 km ke ketinggian 20 km.

Korea Utara mengatakan pada bulan ini mereka akan meningkatkan pertahanannya terhadap Amerika Serikat dan mempertimbangkan untuk melanjutkan "semua kegiatan yang ditangguhkan sementara", sebuah referensi yang jelas untuk moratorium uji coba senjata nuklir dan rudal jarak jauh yang diberlakukan sendiri.

Peluncuran itu dilakukan setelah Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah ke laut di lepas pantai timurnya pada Selasa (25/01).

Pada awal Januari 2022, Korea Utara menguji peluru kendali taktis, dua "rudal hipersonik" yang berkecepatan tinggi, dan bermanuver setelah lepas landas, serta menguji sistem rudal yang dibawa kereta api.

"Rezim (Kim Jong Un) sedang mengembangkan keragaman senjata ofensif yang mengesankan meskipun sumber daya terbatas dan tantangan ekonomi yang serius,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Ewha di Seoul.

Uji coba senjata tertentu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baru, terutama untuk menghindari pertahanan rudal, sementara peluncuran lainnya dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan dan keserbagunaan pasukan rudal yang telah dikerahkan Korea Utara, tambahnya.

"Beberapa pengamat telah menyarankan bahwa peluncuran yang sering dilakukan rezim Kim adalah seruan untuk mendapat perhatian, tetapi Pyongyang menyanggah keras apa yang dianggap sebagai perlombaan senjata dengan Seoul,” kata Easley.

Dalam pidatonya di Konferensi Perlucutan Senjata yang disponsori PBB pada Selasa (25/01), Duta Besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Han Tae Song, menuduh Amerika Serikat melakukan ratusan "latihan perang bersama” sambil mengirimkan peralatan militer ofensif berteknologi tinggi ke Korea Selatan dan senjata strategis nuklir masuk ke kawasan.

"(Ini) sangat mengancam keamanan negara kita,” kata Han.

Ajakan diplomasi AS

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengutuk peluncuran itu sebagai pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan ancaman bagi tetangga Korea Utara dan komunitas internasional. AS tetap berkomitmen melakukan pendekatan diplomatik dan menyerukan Korea Utara untuk terlibat dalam dialog, kata juru bicara itu.

Seperti tes baru-baru ini lainnya, Komando Indo-Pasifik militer AS mengatakan bahwa peluncuran itu tidak stabil, tetapi tidak menimbulkan ancaman langsung ke wilayah atau personel AS, atau sekutunya.

"Perkembangan luar biasa” Korea Utara baru-baru ini dalam teknologi nuklir dan rudal tidak dapat diabaikan, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno dalam sebuah pengarahan.

Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat, di mana dikatakan peluncuran itu "sangat disesalkan" dan bertentangan dengan seruan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan, kata Gedung Biru kepresidenan dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberikan sanksi kepada beberapa individu dan entitas Korea Utara dan Rusia atas tuduhan mereka membantu program senjata Korea Utara, tetapi Cina dan Rusia mementahkan upaya AS untuk menjatuhkan sanksi PBB pada lima warga Korea Utara.

Pada Rabu (26/01), Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Jepang dan Korea Mark Lambert mengatakan bahwa Washington "tidak keberatan” berbicara dengan Korea Utara dan bersedia bertemu di mana saja dan membicarakan apa saja.

"Kita harus melakukan diskusi serius tentang denuklirisasi Korea Utara. Dan jika Korea Utara bersedia melakukan itu, segala macam hal yang menjanjikan dapat terjadi,” katanya dalam seminar online yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and Strategic and Pembelajaran Internasional.

Korea Utara telah membela uji coba misilnya sebagai hak berdaulat untuk membela diri, dan mengatakan sanksi AS membuktikan bahwa bahkan ketika AS mengusulkan pembicaraan, AS mempertahankan kebijakan "bermusuhan".

"Uji coba senjata jenis baru baru-baru ini adalah bagian dari kegiatan untuk melaksanakan rencana jangka menengah dan panjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan nasional,” kata utusan Korea Utara untuk PBB Han dalam pidatonya.

"Itu tidak menimbulkan ancaman atau kerusakan apa pun terhadap keamanan negara-negara tetangga dan kawasan.”

Korea Utara belum meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauh atau menguji senjata nuklir sejak 2017, tetapi mulai menguji sejumlah rudal jarak pendek setelah pembicaraan denuklirisasi terhenti sejak pertemuan puncak yang gagal dengan AS pada 2019.

ha/yf (Reuters)