Debat Panas Undang-undang Anti Rasisme Belah Yunani

Tiga orang tewas dan lebih dari 150 orang cedera dalam tahun terakhir ini di Yunani, akibat tindakan rasis.

Awal Mai sejumlah orang "tak dikenal“ menyerang seorang remaja Afghanistan berusia 14 tahun dengan pecahan botol dan melukainya secara berat. Beberapa hari sebelumnya, mandor di sebuah perkebunan stroberi menembak mati seorang pekerja musiman Bangladesh, yang berusaha meminta upah yang belum diterimanya. Lebih jauh, parlemen Yunani kini memiliki 18 anggota yang mewakili Partai Neonazi, Fajar Emas. Rabu petang (29/05/13) kelompok kanan radikal inipun berkeliling di kawasan pusat ibukota Athena membawa obor.

Bila menuruti keinginan Menteri Hukum  Yunani, Antonis Roupakiotis, parlemen Yunani seharusnya sudah menyepakati Undang-Undang Anti Rasisme yang begitu keras, sehingga makian bersifat rasis, menjadi simpatisan Nazi atau mengingkari peristiwa Holocaust, bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat.
Namun tak lama setelah rancangan undang-undang itu diajukan ke parlemen, para politisi kiri merasa dijegal oleh Perdana Menteri berhaluan konservatif Antonis Samaras.

"Undang-Undang Saat Ini Sudah Cukup"

Pertama-tama disebutkan, rancangan baru Undang-Undang Anti Rasisme harus digodok ulang. Kemudian Samara berusaha memetieskan tema itu. Sofia Voultepsi, jurubicara fraksi konservatif Partei Nea Dimokratia beranggapan, perubahan undang-undang saat ini tidak perlu.

"Konstitusi dan aturan hukum kita sudah sangat memadai untuk mengatasi rasisme dan kebencian terhadap orang asing, kita tidak kekurangan hukum“, tandasnya. Ia peringatkan, masalah terbesar Yunani bukanlah rasisme, melainkan kondisi amburadul ekonomi tujuh tahun terakhir. "Itulah yang harus diurus pemerintah“, tegasnya.

Komentar mengenai serangan-serangan rasistis di pedesaan, ditepis Voultepsi dengan keras, "Apakah maksudnya, si pelaku tidak akan dituntut pertanggungan jawabnya? Yunani memiliki peraturan yang cukup untuk menanganinya. Pendapat yang bertolak belakang hanya mendiskreditkan Yunani di mata luar negeri."

Kisruh di Parlemen

Menurut media Yunani, Samaras menghalangi adanya Peraturan Anti Rasisme yang lebih keras karena khawatir akan tuntutan dari dalam partainya. Seandainya mengingkari pembunuhan massal bisa dijatuhi hukuman, apakah artinya kaum pengingkar pembantaian bangsa Armenia akan dijebloskan ke penjara? Perdebatan mengenai tema itu bakal memicu ketegangan politik, juga di tingkat internasional.

Sementara itu, pergesekan meningkat di ibukota. Kedua partai yang berkoalisi, Partai Pasok yang sosialis dan partai Kiri Demokratis bergabung untuk mendorong Undang-Undang Anti Rasisme yang lebih tegas. Mereka pun meminta bantuan luar negeri. "Samaras hanya memberi peluang bila merasakan tekanan luar negeri“, tukas Maria Giannakaki, anggota parlemen dari Partai Kiri Demokratis. Namun ada sejumlah partai lain yang ingin menggolkan rancangan undang-undangnya sendiri. Kekisruhan pun tak terhindar.

Meski begitu baik partai-partai konservatif maupun kiri mengakui, bahwa perubahan undang-undang saja tidak bisa memerangi rasisme. Untuk itu seluruh masyarakat Yunani turun tangan dan menjaga agar tindak rasis tidak terjadi.