Isu Perbudakan dan Rasisme Masa Lalu Harus Ditangani Serius
14 Juli 2021
Komisaris Tinggi Hak Asasi Mansuia PBB Michelle Bachelet mendesak negara-negara untuk mengambil "berbagai langkah reparasi" untuk mengatasi warisan perbudakan, pemerintahan kolonial dan diskriminasi rasial.
Michelle Bachelet mengatakan hal itu ketika memperkenalkan laporan terbaru PBB tentang rasisme di seluruh dunia dan dampaknya terhadap warga keturunan Afrika.
Laporan itu mulai disusun setelah peristiwa terbunuhnya pria kulit hitam George Floyd oleh seorang perwira polisi kulit putih di Minneapolis, negara bagian Minnesota, AS, pada tahun 2020. Peristiwa itu memicu aksi protes besar di dalam dan luar negeri dan meluas sebagai gerakan Black Live Matters.
Poin-poin penting yang disorot Komisaris Tinggi HAM PBB
Selama penelitian untuk menyusun laporan itu, PBB "tidak dapat menemukan satu pun contoh negara yang secara komprehensif menangani masa lalunya atau memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga keturunan Afrika saat ini," kata Michelle Bachelet.
Ini terlepas dari beberapa upaya yang dilajukan dengan cara menyatakan permohonan maaf, melakukan litigasi maupun mengenang masa-masa itu.
Michelle Bachelet merekomendasikan agar negara-negara "membuat, memperkuat, dan sepenuhnya mendanai proses komprehensif - dengan partisipasi penuh dari masyarakat yang terkena dampak - untuk menyebarkan kebenaran tentang apa yang telah dilakukan, dan kerugian yang terus ditimbulkannya."
Pejabat AS tanggapi isu perbudakan dan rasisme
Selanjutnya Michelle Bachelet mengatakan, proses itu "penting untuk menyembuhkan masyarakat kita dan memberikan keadilan atas kejahatan yang mengerikan" dan itu akan "mengubah masa depan."
Wakil duta besar AS di Jenewa, Benjamin Moeling, menyambut baik "laporan yang berwawasan luas dan terus terang" dalam sebuah pernyataan video.
"Amerika Serikat menangani tantangan ini, di dalam dan luar negeri, secara jujur dan transparan, dengan mengatasi masalah-masalah mendasar dari diskriminasi rasial dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam kepolisian," kata Benjamin Moeling.
Sementara itu, Di AS masih terjadi perdebatan tentang gagasan reparasi atas perbudakan dan dampak-dampak diskriminasi sosial dan yudisial yang disebabkannya.
hp/pkp (afp, ap)