Sempat Jadi Incaran, Kini Investor Enggan Investasi di ASEAN

Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, kawasan Asia Tenggara disebut kehilangan tajinya sebagai negara tujuan investasi para investor global. Pandemi Corona meluluhlantakkan kondisi perekonomian di negara-negara yang kerap jadi tujuan para investor global seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

Kawasan Asia Tenggara disebut menjadi kawasan yang mencatat pertumbuhan ekonomi terburuk di Asia.

“ASEAN dulu menjadi favorit para investor,” ujar  Binay Chandgothia, Kepala Asia di konsultan Principal Global Asset Allocation, seperti dikutip dari Reuters, Senin (14/09).

Ambruknya sektor pariwisata juga semakin memperparah kondisi yang ada. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan terkontraksi dan jumlah aliran investasi yang keluar dari Asia Tenggara diprediksi bisa mencapai USD 16 miliar, atau setara Rp 224 trilun, sepanjang tahun ini.

“Para investor tidak akan merugi jika tidak mengalokasikan investasinya sekarang untuk mengantisipasi segala sesuatunya menjadi lebih baik,“ Chandgothia menambahkan.

Pasar saham di Singapura, Manila, dan Jakarta anjlok 20 persen tahun ini. Nilai mata uang mereka juga melemah terhadap dolar AS. Para analis memprediksi perusahaan-perusahaan di Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia akan mengalami penurunan pendapatan sedikitnya 30 persen.

Untuk Indonesia, bahkan nyaris Rp 300 triliun dilaporkan lenyap di lantai bursa saham pada akhir pekan lalu. Hal ini diduga sebagai respons pasar terhadap pengumuman diterapkannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin (14/09).

“Sementara ada penguncian, sulit untuk menaruh uang ekstra di sana (Indonesia), tidak tahu berapa lama Anda akan menunggu,” ujar Sean Taylor, Kepala Investasi Asia untuk perusahaan pengelola dana Jerman, DWS.

“Untuk lebih berhati-hati, kami menunggu, terutama di saat kami punya peluang yang lebih baik di Cina dan Asia Utara,” tutur Taylor.

Lebih pilih Vietnam dan Malaysia

Berdasarkan data Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM), pertumbuhan investasi kuartal II tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) tercatat Rp 94,3 triliun atau turun 1,4 persen secara tahunan. Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp 97,6 triliun, turun 6,9 persen secara tahunan.

Menanggapi ini, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyampaikan bahwa potensi hilangnya investasi di sektor pasar keuangan di Indonesia cukup besar selama pandemi melanda. Namun, ia yakin investasi di sektor riil masih tetap terjaga.

“Tapi kalau investasi di hot money memang potensi untuk masuk-keluar, turnover-nya memang tinggi,” ujar Enny saat diwawancarai DW Indonesia, Senin (14/09) sore.

Dibandingkan dengan Thailand, kondisi investasi di Indonesia memang memudahkan investor masuk dan keluar pasar investasi.

“Karena memang tidak ada pembatasan, tidak ada prasyarat di sektor keuangan Indonesia untuk masuk-keluar (investasi) seperti halnya di Thailand. Kalau di Thailand harus ada jeda waktu, minimal masuk sekian bulan dulu (investasi) baru boleh keluar,“ sambungnya.

Menurut Enny, selama pandemi tercatat hanya sedikit investor baru atau yang melakukan ekspansi ke Indonesia. Ia menilai masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu faktor enggannya para investor menanamkan uangnya.

“Karena investasi itu prinsipnya dua, keuntungan dan risiko. Kalau keuntungannya tinggi tapi risikonya masih tinggi juga, akan menjadi bahan pertimbangan invetasi, apalagi di sektor-sektor riil,“ jelas Enny.

Melihat kondisi ini, negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Malaysia disebut lebih jadi incaran investor asing karena kasus COVID-19 yang terkendali di sana. “Investor akan memilih yang pasti-pasti saja.“

Butuh kepastian regulasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keseriusan pemerintah dalam mengundang investor. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya kemudahan berbisnis di Indonesia demi meningkatkan minat investor.

Kawasan-kawasan ekonomi pun disiapkan pemerintah agar memudahkan investor yang ingin melakukan relokasi investasinya, antara lain Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 10 "Bali Baru".

“Pemerintah menyediakan KIT Batang agar investor tidak perlu membeli lahan. Infrastruktur juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Baru setelah lima tahun, investor membayar sewa,” terang Luhut dalam siaran persnya yang diterima DW Indonesia akhir Agustus lalu.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, yang juga merupakan Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN), mengatakan bahwa pemerintah juga akan melakukan jemput bola untuk menggenjot investasi.

“Pak Erick nanti akan jemput mereka (investor) datang untuk berinvestasi. Baik aktivitas ekspor dan investasi akan kita manfaatkan untuk mendatangkan investor asing," tutur budi dalam sebuah diskusi daring pertengahan bulan lalu.

Meski begitu, Enny menekankan bahwa kepastian regulasi terkait investasi di Indonesia harus dibenahi, dan pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong minat investor merealisasikan investasinya segera.

“Bahwa ada persoalan infrastrukur iya, tapi itu masih bisa dikalkulasi oleh investor atau calon investor. Tapi kalau ketidakapastian regulasi bikin pusing, tidak bisa dikalkulasi risikonya,” pungkas peneliti INDEF ini sekaligus mengakhiri wawancaranya dengan DW Indonesia.

rap/hp (dari berbagai sumber)